Pajak 1% Bagi UMKM

No                   :   60/SP/DPP – HIP/VII/2013

Lamp               :   1 (satu) berkas

Hal                   :   Peninjauan Kembali Pengenaan Pajak 1% Bagi UMKM

Kepada Yth,

Bapak DR. Ir. H. Hatta Rajasa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R I

di –

            Jakarta

Assalammu’alaikum, Wr. Wb.

Salam dan do’a kami sampaikan kepada Bapak agar dalam menjalankan tugas sehari-hari  mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPP HIPMIKINDO) menyampaikan beberapa hal keprihatinan tentang akan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2013 khususnya Pengenaan Pajak 1% dari Omzet UMKM dari Rp 0 s.d. Rp 4,8 milyar setahun sebagai berikut :

1.      Pengenaan Pajak terhadap Omzet UMKM merupakan Diskriminasi di bidang perpajakan, sebab Omzet adalah penghasilan bruto, bukan penghasilan bersih bagi UMKM di dalam omzet tersebut  terkandung harga (Biaya, Pokok Penjualan dan Biaya lainnya) mengingat sebagian besar UMKM pada waktu membeli barang / bahan telah dipungut PPn, maka pengenaan pajak terhadap omzet berpotensi terjadinya pengenaan pajak ganda / berulang.

 2.      Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, maka UMKM tidak termasuk subyek pajak dan omzet usaha UMKM tidak disebut sebagai obyek pajak.

 3.      Pemerintah dewasa ini belum memiliki data UMKM yang valid untuk seluruh Indonesia, ketidak jelasan identitas UMKM akan berpotensi menimbulkan kesalahan fatal dalam membuat prediksi-prediksi pencapaian target perpajakan maupun kebijakan penting lainnya.

 Berkaitan dengan butir 3 diatas, fakta menunjukkan bahwa belum ada data UMKM “by name, by address” (yang ada sekarang adalah data agregat). Oleh karena itu, dalam penerapan perpajakan tentu memerlukan data yang pasti, sehingga diketahui sasaran yang akurat.

 4.      Untuk memperoleh data UMKM yang akuntable dan akurat, Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Ketua BPS Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI perlu menyediakan anggaran untuk melakukan identifikasi UMKM.

 

  1. 5.      Pemerintah belum pernah memiliki Standard Dokumen sebagai bukti transaksi UMKM, transaksi jual-beli UMKM tergabung dengan transaksi Rumah Tangga atau tidak tercatat / dibukukan secara terpisah.

 

  1. 6.      Perlu pertimbangan diantaranya, pengaruh kenaikan BBM, tidak terkendalinya kenaikan harga kebutuhan pokok dalam bulan Ramadhan, biaya sekolah anak tahun ajaran baru menurunnya daya beli masyarakat, naiknya suku bunga bank, sulitnya memperoleh pinjaman usaha, belum lagi pengangguran dan kemiskinan sungguh sangat memprihatinkan kita melihatnya.

 7.      Sistim Pemungutan dan Pengawasan Perpajakan bagi UMKM belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan. Ditambah beberapa catatan penting terjadinya kasus perpajakan yang melukai rasa keadilan masyarakat yang dengan tertib membayar pajak.

 8.      Pada umumnya UMKM skala usahanya bersifat individual, berasal dari lingkungan rumah tangga sederhana, dimulai dengan usaha coba-coba guna bertahan hidup, tidak semata-mata mencari keuntungan. Usahanya digerakkan dengan modal sendiri dan tekad, sehingga tidak mudah mengeluh, tetapi usahanya timbul tenggelam mudah berganti jenis / bidang usaha, karena sangat rentan terhadap tekanan / pengaruh perubahan yang terjadi pada lingkungannya, bahkan usaha mikro umumnya bersifat subsisten (bertahan hidup/pas-pasan).

 

  1. 9.      Usaha mikro kecil dan menengah merupakan skala usaha dengan tenaga kurang terdidik dan kemampuan terbatas tidak dapat mengidentifikasi diri, seharusnya memiliki identitas / legalitas usaha sebagaimana mestinya, terutama mereka yang selalu memilih usaha dengan cara-cara ikut-ikutan. Jangkauan pelayanannya terbatas, sehingga omzetnya pun berfluktuasi. Mereka sebaiknya dapat diberikan penguatan dengan pelatihan pembukuan sederhana dan pendampingan secara kontinyu terlebih dahulu, sehingga mampu memperoleh penghasilan yang layak atau keuntungan yang omzetnya patut dikenai pajak sebagaimana skala usaha lainnya.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 9 (sembilan) point tersebut di atas kami Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPP HIPMIKINDO) menyampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta instansi terkait, guna memperoleh penyelesaian terbaik dengan melakukan penundaan atau peninjauan-kembali pemberlakuan pengenaan pajak 1% dari omzet UMKM,  sampai usulan pada butir 1 – 9 diatas dapat diatasi.

 

Demikian, atas perhatian dan berkenan Bapak melakukan Penundaan dan Peninjauan Kembali Pajak sebagaimana dimaksud kami mengucapkan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 18 Juli 2013

DEWAN PIMPINAN PUSAT

HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA

(DPP HIPMIKINDO)

                     Drs. H. MAZ. Pandjaitan, MSi     DR. Syahnan Phalepi, SH, SE, MM.

 Tembusan Yth :

  1. Menteri Sekretaris Negara RI
  2. Menteri Hukum dan HAM
  3. Menteri Keuangan RI
  4. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
  5. Menteri Perdagangan RI
  6. Menteri Perindustrian RI
  7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
  8. DPR RI
  9. Kepala BPS
  10. Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas
  11. Ketua Umum KADIN
  12. Dirjen Pajak, Kemenku
  13. Pembina dan Penasehat DPP HIPMIKINDO
  14. Ketua DPD/DPC HIPMIKINDO di seluruh Indonesia.